webpocke.com
Yaman Cabut Perjanjian Pertahanan, yang berpusat di Aden, secara resmi mengumumkan pencabutan perjanjian pertahanan dan keamanan yang telah lama dijalin dengan Uni Emirat Arab (UEA). Langkah diplomatik yang dramatis ini menandai titik terendah dalam hubungan kedua negara yang sebelumnya merupakan sekutu dekat dalam koalisi pimpinan Saudi melawan kelompok Houthi. Pencabutan ini bukan hanya prosedur administratif, tetapi sebuah pernyataan politik keras yang mencerminkan memburuknya kepercayaan dan munculnya friksi mendalam di antara mantan mitra strategis tersebut.
Bersamaan dengan pengumuman pencabutan perjanjian, pemerintah Yaman secara tegas menuntut agar UEA segera menarik seluruh pasukan dan personel militernya dari wilayah kedaulatan Yaman. Tuntutan ini mencakup tidak hanya pasukan tempur konvensional, tetapi juga elemen-elemen keamanan, pelatih, serta unsur-unsur pendukung lainnya yang dioperasikan UEA di berbagai lokasi, terutama di wilayah selatan dan pulau-pulau strategis seperti Socotra.
Latar belakang dari keputusan Yaman ini sangat kompleks dan berakar pada dinamika perang saudara yang telah berlangsung bertahun-tahun. Meski sama-sama berseberangan dengan Houthi, pemerintah Yaman dan UEA semakin sering memiliki prioritas dan kepentingan yang tidak selaras di lapangan. Pemerintah Yaman menuduh UEA melakukan intervensi dalam urusan internalnya, termasuk mendukung dan mempersenjatai kelompok-kelompok separatis atau milisi lokal di selatan Yaman, seperti Pasukan Garda Republik (STC) yang beraliran separatisme.
Keputusan untuk mencabut perjanjian pertahanan ini merupakan puncak dari ketidakpuasan yang terakumulasi. Pemerintah Yaman merasa bahwa kehadiran dan operasi militer UEA di wilayahnya telah melampaui mandat awal untuk memerangi Houthi dan justru mengancam kedaulatan serta integritas teritorial Yaman. Ada persepsi yang kuat di Aden bahwa UEA memprioritaskan agenda keamanan nasional dan pengaruh regionalnya sendiri di atas kepentingan pemerintah Yaman yang sah.
Permintaan penarikan pasukan UEA juga mencerminkan keinginan pemerintah Yaman untuk mengklaim kembali otoritas penuh atas wilayahnya di tengah upaya membangun legitimasi dan kendali negara. Kehadiran pasukan asing, meski awalnya diundang, dianggap semakin kontraproduktif dan menjadi sumber instabilitas politik serta persaingan bersenjata antar kelompok di wilayah yang dikuasai pemerintah.
Dari perspektif hukum dan kedaulatan, pemerintah Yaman berargumen bahwa tindakan UEA di lapangan telah melanggar semangat dan kemungkinan juga huruf perjanjian pertahanan yang sebelumnya disepakati. Oleh karena itu, pencabutan dianggap sebagai langkah sah untuk melindungi integritas kedaulatan negara, sebuah prinsip yang dipegang teguh dalam hukum internasional.
Baca Juga : Pram minta PAM Jaya tak sekaligus lakukan galian di beberapa lokasi
Respons UEA terhadap langkah provokatif ini hingga saat ini cenderung diukur dan tidak langsung konfrontatif. Sebagai aktor regional utama dengan investasi ekonomi dan keamanan yang besar di Yaman, UEA kemungkinan akan mengevaluasi opsi diplomatik dan strategis. Namun, penarikan pasukan sepenuhnya bukanlah keputusan sederhana mengingat investasi strategis UEA di pesisir Yaman dan kepentingannya dalam mengimbangi pengaruh kelompok-kelompok yang dianggap radikal.
Keputusan Yaman ini berpotensi besar mengubah peta aliansi dan dinamika perang di Yaman. Hal ini dapat memperlebar celah di dalam koalisi anti-Houthi, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan oleh kelompok Houthi untuk memperkuat posisi politik dan militernya. Fragmentasi di kubu anti-Houthi justru dapat memperpanjang konflik dan memperkeruh prospek perdamaian.
Dampak langsung lain adalah meningkatnya ketegangan di wilayah selatan Yaman, yang sudah menjadi arena persaingan antara pemerintah Yaman yang didukung Saudi dan kelompok separatis Selatan yang secara tradisional dekat dengan UEA. Penarikan dukungan UEA dari pemerintah Aden dapat memicu perebutan kekuasaan dan konflik bersenjata baru antar faksi-faksi selatan sendiri.
Yaman Cabut Perjanjian Pertahanan, sebagai pemimpin koalisi dan pihak yang berusaha mendamaikan faksi-faksi di selatan Yaman, kini berada dalam posisi yang sangat delicat. Riyadh harus bertindak sebagai penengah antara sekutu lamanya, UEA, dan pemerintah Yaman yang juga didukungnya. Diplomasi Saudi akan diuji untuk mencegah retaknya koalisi secara permanen sambil tetap menjaga tekanan terhadap Houthi.
Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara donor, memandang perkembangan ini dengan keprihatinan mendalam. Langkah Yaman dapat memperumit upaya perdamaian yang sudah sulit dan mengganggu penyampaian bantuan kemanusiaan di negara yang sedang menghadapi salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Bagi pemerintahan Presiden Rashad al-Alimi di Aden, langkah ini merupakan sebuah taruhan politik besar. Di satu sisi, ini dapat meningkatkan legitimasi domestiknya dengan menunjukkan sikap berdaulat dan menantang campur tangan asing. Di sisi lain, ini berisiko mengisolasi pemerintah secara finansial dan militer jika kehilangan dukungan penting dari UEA tanpa mendapatkan pengganti yang setara.
Secara regional, krisis ini mencerminkan pergeseran aliansi dan realitas geopolitik yang lebih luas di Timur Tengah pasca-perang Yaman. Ini menunjukkan bagaimana tujuan-tujuan negara individu dalam koalisi yang tampak solid dapat berevolusi dan akhirnya bertabrakan, bahkan ketika menghadapi musuh yang sama.
Masa depan hubungan Yaman-UEA kini tergantung pada negosiasi intensif di balik layar. Skenario yang mungkin termasuk penarikan pasukan UEA secara bertahap dan simbolis, negosiasi ulang perjanjian dengan syarat-syarat baru, atau eskalasi lebih lanjut berupa pembekuan hubungan dan konflik proxy di lapangan. Jalur diplomasi akan menentukan apakah retakan ini dapat diperbaiki atau justru menjadi permanen.
Yaman Cabut Perjanjian Pertahanan, pencabutan perjanjian pertahanan dan permintaan penarikan pasukan oleh Yaman terhadap UEA bukan sekadar insiden diplomatik. Ini adalah gejala dari perpecahan mendalam di dalam kubu anti-Houthi dan pergolakan dalam tatanan keamanan regional. Langkah ini memiliki implikasi profound bagi stabilitas Yaman, kohesi Koalisi Arab, dan jalan berliku menuju resolusi konflik yang telah menghancurkan negara tersebut selama hampir satu dekade